Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan d…
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalng, antara lain begaiman proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahp perencanaan melalui Prolegnas, tahan persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …
Electronic evidence is now recognised as the main source of evidence worldwide. It affects every aspect of law, criminal and civil, and with the internet, is even more important for all lawyers to understand and apply to daily practice. "Electronic Evidence Third Edition" provides you with essential guidance on how to understand electronic evidence and how to use this successfully in litigation…
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek , yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakn seperangkat peraturan hukum perdata. Dalam pembahasannya, buku ini tersaji ke dalam 4 bagian, yaitu : - Buku kesatu : Tentang Orang - Buku Kedua : Tentang Kebendaan - Buku Ketiga : Tentang …