Buku ini diterbitkan oleh Satgas PMH bekerjasama dengan LPSK ini, merupakan bahan utama dalam proses perumusan usulan pengaturan Justice Collaborator dalam Revisi UU 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh Karena itu, buku ini sangat penting untuk dibaca dan dipahami sehingga argumentasi yang menjadi dasar pengaturan, makanisme, syarat - tak ada gading yang tak retak. Kehadira…
Apa yang di maksud dengan Korupsi? Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gambang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penja…
Kejahatan adalah tesis, kebaikan adalah antitesis setiap kejahatan memiliki sanksi, dan setiap sanksi biasanya selalu berwatak imperatif. Logika menghendaki agar ada kesatuan berpikir yang koheren, radikal, sistematis, dan konstruktif. Harus ada hubungan antara pertanyaan dan jawaban sehingga cara berpikir kita dapat diterima akal. Hukum memiliki tersendiri yang tak terpisahkan dari logika. …
Desa, dimana pun lokasinya di wilayah NKRI, merupakan unit pemerintahan terkecil yang mewakili kehadiran negara. Desa menjadi garda terdepan pelayanan negara terhadap warganya. Seiring dengan lahirnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mendapatkan pengakuan atas hal asal usul untuk secara otonom menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri pada skala lokal dan mengelola potensi yang dimiliki…
Paralegal adalah salah satu pihak yang dapat memberikan bantuan hukum dalam pengertian luas selain advokat, dosen dan mahasiswa. Fungsi Paralegal bukanlah ditujukan untuk menggantikan fungsi advokat, melainkan untuk bekerjasama dalam pemenuhan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Di Indonesia, paralegal bukan sebagai profesi atau pekerjaan, melainkan kesukarelawanan …