Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama pada pasal 5 dan huruf i dan pasal 68 mengamanatkan tentang pengadaan berkelanjutan. Pelaksanaan amanat ini, salah satunya, dituangkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau Untuk Dapat Digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berk…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan partisipasi UMKM sebagai penyedia barang dan jasa tersebut. Hal ini mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, bernilai sekitar 300 triliun setiap tahunnya. Hasil dari kajian ini m…
Dilengkapi dengan petunjuk.
Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan d…
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalng, antara lain begaiman proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahp perencanaan melalui Prolegnas, tahan persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …