Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …
Electronic evidence is now recognised as the main source of evidence worldwide. It affects every aspect of law, criminal and civil, and with the internet, is even more important for all lawyers to understand and apply to daily practice. "Electronic Evidence Third Edition" provides you with essential guidance on how to understand electronic evidence and how to use this successfully in litigation…
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek , yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakn seperangkat peraturan hukum perdata. Dalam pembahasannya, buku ini tersaji ke dalam 4 bagian, yaitu : - Buku kesatu : Tentang Orang - Buku Kedua : Tentang Kebendaan - Buku Ketiga : Tentang …
Bringing together over a dozen post-Keynesian experts on the issues of employment, growth, development and exchange rates, this book breaks new ground by offering interesting and innovative insights into the problems faced today in both developed and developing countries. This topical book addresses unemployment in Europe, the wrong-headed reliance on NAIRU to formulate policy, distributiona…
Keunggulan suatu negara semakin ditentukan oleh fakta, apakah ia memiliki kebijakan-kebijakan publik yang unggul atau sebaliknya. Masalahnya, tidak cukup banyak para Pimpinan Pemerintahan dan Negara yang mahfum bahwa kebijakan publik menjadi penentu kelangsungan hidup bangsanya. Kebijakan publik ibarat tuangan di hulu sungai. Jika para pemimpin negara menuang warna biru, birulah seluruh aliran …