Perpustakaan LKPP

  • Home
  • Information
  • News
  • Help
  • Librarian
  • Member Area
  • Select Language :
    Arabic Bengali Brazilian Portuguese English Espanol German Indonesian Japanese Malay Persian Russian Thai Turkish Urdu

Search by :

ALL Author Subject ISBN/ISSN Advanced Search

Last search:

{{tmpObj[k].text}}
Image of Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia: Buku Ketiga
Bookmark Share

Text

Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Di Indonesia: Buku Ketiga

Hardjomuljadi, Sarwono - Personal Name;

Di Indonesia, saat ini penyelesaian sengketa konstruksi didasari dua undang Undang, yaitu UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua undang Undang ini mengenal penyelesaian sengeketa melalui pengadilan umum, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli.

Pada saat ini proyek-proyek konstruksi yang didanai dengan pinjaman luar negeri pada umumnya menggunakan standar Persyaratan umum Kontrak dari Federation Internationale des Ingenieur-Conseils (FIDIC), karena bagi proyek-proyek yang dilaksanakan dengan dana pinjaman dari World Bank, Asian Development Bank (ADB), islamic Development Bank (IDB), Japan International Coorperation Agency (JICA) dan institusi pemberi pinjaman luar negeri lainnya, diwajibkan menggunakan standar kontrak FIDIC tersebut diatas.

Pada semua standar kontrak dari FIDIC yaitu FIDIC Conditions of Contract for Construction, FIDIC Conditions of Contract for Plant and Design Build, FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey dan FIDIC Shortform of Contract. dikenal sebagai suatu upaya alternatif penyelesaian sengketa yang saat ini telah banyak dipakai melalui Dewan Sengketa (DIspute Board), yang berbeda dengan upaya lainnya di mana penyelesaian sengketa dilakukan setelah terjadinya sengketa, maka Dewan Sengketa ditunjuk pada saat awal kontrak dan bertugas tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga mencegah terjadinya sengketa. Pada draft RUU Jasa Konstruksi yang baru sebagai pengganti UU 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, telah berhasil disepakati pada akhir 2015 yang lalu oleh DPR RI untuk dimasukkan ke dalam salah satu pasa; UU tersebut.

Namun demikian semua pilihan penyelesaian sengketa, di Indonesia, tidak dapat terlepas dari dibutuhkannya penyelesaian sengketa y7ang kompeten, dapat dipercaya dan layak dihormati, karena tanpa adanya hal ini maka sengketa konstruksi tidak akan pernah dapat diselesaikan. Disini terlihat perbedaan yang sangat fundamental antara "western way" dan "eastern way" dalam penanganan penyelesaian.


Availability
#
Perpustakaan LKPP 692.8 HAR a
01515-16
Available
Detail Information
Series Title
Buku Ketiga
Call Number
692.8 HAR a
Publisher
Bandung : Logoz., 2016
Collation
xxvi+118 hlm.; 15x23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
978-602-9272-39-0
Classification
692.8
Content Type
Donasi
Media Type
-
Carrier Type
-
Edition
cet. i
Subject(s)
Kontrak Konstruksi
Sengketa Konstruksi
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
-
Other version/related

No other version available

File Attachment
No Data
Comments

You must be logged in to post a comment

Perpustakaan LKPP
  • Information
  • Services
  • Librarian
  • Member Area

About Us

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lantai 8 ruang 802. Kompleks Rasuna Epicentrum. Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12940

Search

start it by typing one or more keywords for title, author or subject

Keep SLiMS Alive Want to Contribute?

© 2026 — Senayan Developer Community

Powered by SLiMS
Select the topic you are interested in
  • Computer Science, Information & General Works
  • Philosophy & Psychology
  • Religion
  • Social Sciences
  • Language
  • Pure Science
  • Applied Sciences
  • Art & Recreation
  • Literature
  • History & Geography
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Advanced Search
Where do you want to share?