Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terutama pada pasal 5 dan huruf i dan pasal 68 mengamanatkan tentang pengadaan berkelanjutan. Pelaksanaan amanat ini, salah satunya, dituangkan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 16 tahun 2020 tentang Penetapan Produk Hijau/Hasil Industri Hijau Untuk Dapat Digunakan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Berk…
Kajian ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Di samping itu pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan partisipasi UMKM sebagai penyedia barang dan jasa tersebut. Hal ini mengingat besarnya nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah, bernilai sekitar 300 triliun setiap tahunnya. Hasil dari kajian ini m…
LKPP selama ini memainkan peran pengelola e-katalog secara nasional. Pendekatan pengelolaan e-katalog dengan sistem terpusat tentu secara konsep dan praktik tidak ideal. Pendekatan terpusat di mana LKPP bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan semua e-katalog mengakibatkan tidak seimbangnya jumlah produk yang diusulkan dari K/L/D/I dan Penyedia maupun produk yang hasil analisis tersen…
Inilah peluang baru bagi usaha kecil menengah, konsultan perorangan, maupun koperasi. Buanglah anggapan bahwa tender pemerintah pemenangnya sudah diatur, penuh korupsi, kolusi dan nepotisme. hapus pula anggapan bahwa hanya yang bermodal besar yang memiliki koneksi kuat dengan aparat yang akan dapat mengambil keuntungan dari tender pengadaan barang dan jasa pemerintah Zaman telah berubah. Kin…
Buku ini secara teoritis dan praktis memaparkan proses terjadinya korupsi dalam pengadaaan barang dan jasa serta metode pencegahannya, dimulai dari tahap perencanaan pengadaan, pembentukan panitia lelang, prakualifikasi perusahaan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, pengambilan dokumen lelang, penyusunan harga perkiraan sendiri, penjelasan, penyerahan dan pembukaan penawaran, evaluas…