Kepastian Hukum Single BAR System Organisasi Advokat di Indonesia: Eksaminasi Putusan MK RI No. 35/PUU-XVII/2018 Dikaitkan dnegan surat ketua MA RI No. 73/KMA/HK.01/IX/2015
Buku ini menguraikan cara-cara mudah menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Berbagai peraturan perundang-undangan terbaru telah dimasukkan ke buku ini sehingga materi buku ini sangat up-to-date. Contoh dan kasus disajikan untuk menambah pemahaman pembaca mengenai berbagai konsep penting perpajakan.
This book revolves around the issue on the formation of contract under common law and also Islamic Law. All the elements of contract are discussed in detail in this book. The author has made a comparison on the issues between common law and Islamic law to give the reader clear understanding of the elements of contract and all other issues in contract law.
Anda kesulitan dalam membuat surat perjanjian atau kontrak? Dalam buku ini para praktisi hukum menyediakan lebih dari 200 contoh perjanjian yang akan membantu anda dalam membuat aneka perjanjian yang aman dan menguntungkan. Berbagai macam perjanjian tersebut kami lengkapi pula dengan kiat menyusun perjanjian yang menguntungkan dan aman, agar anda tidak terjebak dalam masalah hukum.
Buku ini sangat bagus untuk dibaca oleh para Praktisi seperti pengacara, hakim serta para akademisi dan mahasiswa hukum, karena didalam buku dicantumkan secara lengkap mengenai hukum acara perdata, yang dibanyak buku sejenis tidak mencantumkan R.v (Reglement Op De Rechtsvordering), HIR dan Rbg, padahal Rv., HIR dan Rbg merupakan hukum acara perdata warisan Negeri Belanda yang masih berlaku seba…
Dalam buku ini dijelaskan bagaimana perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan sejak tahun 1969 hingga hari ini. dari banyak regulasi yang diterbitkan, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang menyebabkan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa tetap merajalela.
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penyuluh hukum, maka Pusat Penyuluh Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM R.I. Melaksanakan program kegiatan diseminasi/kampanye/penyuluhan hukum. Adapun salah satu kegiatannya adalah pembuatan "Buku Panduan Penyuluh Hukum". Melalui Buku Panduan Penyuluh Hukum ini, diharapkan dapat memberi manfaat kepada para penyul…
Sejak disahkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan akeditasi terhadap 405 Organisasi Bantuan Hukum yang tersebar di 34 provinsi dari 167 kabupaten/kota pada periode 2015-2018.