Buku Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia Buku Kedua ini merupakan kelanjutan dari Buku Pertama dengan judul yang sama. Sistematika penulisan buku inipun masih sama dengan Buku Pertama yang berisikan kumpulan Putusan-putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang pernah penulis tangani disertai dengan penyampaian kaidah hukum pendukung dan komentar. Kumpulan tulisan ini meru…
Dilengkapi : - Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU X/2012 perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TIPIKOR - Putusan Sidang Mahkamah Agung No 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan - Peraturan BPK No 2/2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK
Dalam menganalisa suatu fenomena hukum, perlu dibekali dasar - dasar atau prinsip hukum, logika/filsafat hukum serta aspek lain yang terkait erat dengan hukum itu sendiri agar hasil analisa hukum tersebut dapat diterima secara hukum. Dalam buku ini Mudjisantosa menyampaikan gagasan penulisan terkait dengan maraknya kasus pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan latar belaka…
Dalam menganalisa suatu fenomena hukum, perlu dibekali dasar - dasar atau prinsip hukum, logika/filsafat hukum serta aspek lain yang terkait erat dengan hukum itu sendiri agar hasil analisa hukum tersebut dapat diterima secara hukum. Dalam buku ini Mudjisantosa menyampaikan gagasan penulisan terkait dengan maraknya kasus pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan latar belaka…
Buku ini menyajikan parade sudut pandang atas gumpalan persoalan yang meninabobokan negeri ini. Berhasil menangkap jejak benang kusut yang yang melilit sektor politik, ekonomi, hukum, sosial, energi, hingga pemerintahan yang menghambat mekarnya kualitas bangsa kita. "Cakrawala Gagasan : dari Daerah untuk Indonesia" merupakan analisis menajam Isran Noor atas jejak sengkarut itu. Hasilnya menj…
Dilengkapi : - PP No.43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara - PP No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas - PP No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN
Sejarah negara hukum, sama tuanya dengan sejarah demokrasi, kalimat di awal buku ini menandaskan keterkaitan yang amat erat antara hukum dan demokrasi, keduanya saling melengkapi dalam tatanan kenegaraan yang berorientasi pada kedaulatan dan penghormatan prinsip-prinsip kemanusiaan. Demekian, negara tidak hendak menjadi monster yang tampak beringas dan ditakuti oleh rakyatnya, namun lebih sebag…