Beberapa contoh Negara yang memiliki Kebijakan Pengadaan Publik: Asia - Singapura - Thailand - Vietnam - Filipina - Kamboja - Korea Selatan - Tiongkok - India -Nepal - Israel Eropa - Inggris - Polandia - Bulgaria - Turki - Italia - Irlandia Australia - Selandia Baru Amerika - Trinidad - Amerika Serikat Afrika - Ghana PBB - UNCITRAL
Berisi Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah 1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala LKPP NOmor 3 Tahun 2015
Berisi tentang Peraturan Presiden tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah 1. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perlu kita ketahui bersama bahwa arah kebijakan pembangunan hukum yang diejawantahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan poin strategis misi Asta Cita ketujuh salah satunya memperkuat reformasi hukum. Penguatan reformasi hukum melalui peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan yang sangat fundamental dalam mendukung …
Buku ini memuat beberapa poin penting dan teraktual dari peraturan seputar outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga pembaca diharapkan mampu lebih memahami: Bagaimana kedudukan hukum serta perlindungan hukum bagi karyawan outsourcing setelah keluarnya peraturan terbaru dari MK dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut? Bagaimana dengan perusahaan yang terlanj…
Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Karya Intelektual Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Permohonan Pendaftaran dan Pengajuan Banding - Hak Cipta - Paten - Merek - Desain Industri - Rahasia Dagang - Perlindungan Varietas Tanaman - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Buku ini membahas tentang : Pencarian dan Pertolongan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Badan Koordinasi Keamanan Laut Badan Sar Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pedoman Umum Mitigasi Bencana Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana …
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan megara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informsi juga releva…