Dilengkapi : - PP No.43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara - PP No.44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara Pada BUMN dan Perseroan Terbatas - PP No.45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN
Dilengkapi: - UU RI No.16 Th.2001 tentang Yayasan - UU RI No.40 Th.2004 tentang Sistem jaminan Sosial Nasional - UU RI No.6 Th.1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial - PP RI No.63 Th.2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan - UU RI No.11 Th.2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur tentang pemeenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat.
Content: Teknik Penyususnan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Dilengkapi dengan petunjuk.
Buku ini dilandaskan pada da pertanyaan mendasar dari publik: Mengapa dan untuk apa kita memerlukan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)? Saat ini, informasi menjadi kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting dari ketahanan nasional bangsa Indonesia. Masyarakat atau bangsa yang tidak well informed akan tertinggal dan bahkan d…
Buku ini hadir untuk memaparkan secara gambalng, antara lain begaiman proses dan teknik pembentukan sebuah UU yang dimulai dari tahp perencanaan melalui Prolegnas, tahan persiapan, tahap penyusunan RUU, tahap perumusan, tahap pembahasan RUU yang berlangsung di DPR RI, sampai tahap pengesahan, pengundangan, dan tahap penyebarluasan UU yang baru dibentuk.
Contents : Pokok-Pokok Kepegawaian Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik Pembinaan JIwa Korps dan Kode Etik PNS Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Formasi, Pengadaan dan Kenaikan PNS Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap Jabatan Fungsiona…
* KUP * PPh * PPN * PBB * BEA MATERAI * PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BEA METERAI
Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara agar Penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang tertentu dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi…