Sengketa dan Permasalahan Hukum Kontrak : Modul Pendukung

Lembaga Kebijakan Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai tahun 2015 telah menyusun materi pelatihan untuk diklat jabatan fungsional pengelola pengadaan barangjasa sebanyak 5 program pelatihan dengan 49 unit kompetensi, meliputi : 1) Kopetensi Umum sebanyak 4 unit kompetensi, 2) Perencanaan Pengadaan Barang Jasa pemerintah sebanyak 10 unit kompetensi, 3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa se…

Disharmoni Pengaturan Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah di Indonesia

Buku ini mengkaji pengaturan jasa konstruksi pemerintah di Indonesia, yaitu Keppres No.80 Tahun 2003 dan Perpres No.54 Tahun 2010 dengan tolak ukur Kaidah Sistem. Buku ini berargumen bahwa pengaturan mengenai pengadaan jasa konstruksi di Indonesia mengalami disharmoni baik pada tahap pra pengadaan, pengadaan maupun pasca pengadaan.

Hukum Bisnis Syariah dalam Alquran

Konsep hukum bisnis syariah yang ada dalam Alquran berbeda dengan hukum bisnis konvensional. Hukum bisnis syariah memiliki perspektif tersendiri di mana karakteristiknya bertujuan untuk menetapkan perlindungan (himayah) dan pemeliharaan (ri'ayah) terhadap kemashiahatan umat manusia dengan menjamin kebutuhan primer (adh-dharuriyyat), kebutuhan sekunder (al-hajiyyat) dan kebutuhan tersier (at-tah…

Hukum Bisnis Syariah

Aktivitas bisnis secara umum berdasarkan fikih keuangan lazim disebut dengan istilah tijarah (perdagangan atau perniagaan). Dalam bisnis syariah, bentuk aktivitas bisnisnya tidak dibatasi pada jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya berdasarkan tata aturan hataldan haram. Buku ini membahas berbagai…

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Ac…

Dilengkapi : - PPRI No.58 Tahun 2010 tenteng Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - PPRI No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - UURI No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara - UURI No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masala…

Manajemen Risiko Hukum Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa

Edition

-

ISBN/ISSN

978-602-73601-7-4

Collation

viii+212 hlm,; 15x20.5 cm

Series Title

-

Call Number

340.06 WAW m

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …

KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek , yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakn seperangkat peraturan hukum perdata. Dalam pembahasannya, buku ini tersaji ke dalam 4 bagian, yaitu : - Buku kesatu : Tentang Orang - Buku Kedua : Tentang Kebendaan - Buku Ketiga : Tentang …

Encyclopedia Of law Enforcement : Ensiklopedia Penegakan Hukum

Edition

Volume 1

ISBN/ISSN

978-798-860-0

Collation

xvii + 727 hlm,; 22 x 28.5 cm

Series Title

-

Call Number

340.3 SUL e