Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang menjadi bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan produk huku…
Perlu kita ketahui bersama bahwa arah kebijakan pembangunan hukum yang diejawantahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan poin strategis misi Asta Cita ketujuh salah satunya memperkuat reformasi hukum. Penguatan reformasi hukum melalui peningkatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tahapan yang sangat fundamental dalam mendukung …
Pelaksanaan pembangunan di desa menuntut adanya pengadaan barang/jasa. Secara regulasi dalam rangka pengadaan barang/jasa di desa yang sumber pendanaannya berasal dari APBDesa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
Perpres No. 38 Tahun 2015 Permen PPN No. 4 Tahun 2015 Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018 Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 Permenkeu No. 260 Tahun 2015 Permendagri No. 96 Tahun 2016 Perpres No. 35 Tahun 2018
Dilengkapi dengan: - Proses penyusunan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual - Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual - Standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual
Buku ini memuat beberapa poin penting dan teraktual dari peraturan seputar outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga pembaca diharapkan mampu lebih memahami: Bagaimana kedudukan hukum serta perlindungan hukum bagi karyawan outsourcing setelah keluarnya peraturan terbaru dari MK dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut? Bagaimana dengan perusahaan yang terlanj…
Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : - Lampiran I : Perencanaan Umum Pengadaan Barang/Jasa - Lampiran II : Tata Cara Pemilihan Peyedia Barang - Lampiran III : Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi - Lampiran IV A : Tata Cara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Berbentuk Badan Usaha - Lampiran IV B : Tata Ca…