Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur …
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek , yaitu sebuah kitab undang-undang yang berasal dari zaman pemerintahan Belanda. Buku ini memuat 1993 pasal yang merupakn seperangkat peraturan hukum perdata. Dalam pembahasannya, buku ini tersaji ke dalam 4 bagian, yaitu : - Buku kesatu : Tentang Orang - Buku Kedua : Tentang Kebendaan - Buku Ketiga : Tentang …
Pengetahuan dan kajian tentang perbuatan melawan hukum sangat penting artinya berhubung begitu sentralnya masalah ini dalam tata hukum, baik secara teoretis apalagi secara praktis. Dari segi teoretis, begitu banyak doktrin, teori, dan kaidah yuridis tentang perbuatan melawan hukum yang berkembang pesat dalam sejarah hukum sampai saat ini. sedangkan dari sisi praktek hukum arti pentingnya keliha…
Suatu pembuktian diperlukan untuk meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukaan dalam persengketaan atau perkara di Pengadilan. Dalam hal ini, tugas Hakim atau Pengadilan adalah menetapkan hukum utnuk suatu keadaan tertentu berdasarkan aturan-aturan tentang pembuktian dan berdasarkan keyakinan Hakim yang bersandar pada alat bukti. Buku ini membahas tentang aturan-aturan yang…