Pelaksanaan pembangunan di desa menuntut adanya pengadaan barang/jasa. Secara regulasi dalam rangka pengadaan barang/jasa di desa yang sumber pendanaannya berasal dari APBDesa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
Buku ini membantu menjelaskan aspek-aspek yang tidak dijelaskan dalam Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Berisi saran, nasehat, pendapat, rekomendasi yang diberikan terhadap permasalahan yang disampaikan para pengelola pengadaan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 7o tahun 2012, kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan urutan proses pengadaan, mulai dari persiapan sampai pada tahap serah terima pekerjaan, termasuk beberapa masalah diluar proses pengadaan yang terkait secara langsung …
Berisi kumpulan tanya jawab yang sering ditanyakan dalam dunia pengadaan
Kumpulan saran, nasehat, pendapat, rekomendasi yang dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan urutan proses pengadaan, mulai dari persiapan sampai pada tahap serah terima pekerjaan, termasuk beberapa masalah diluar proses pengadaan yang terkait secara langsung dengan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan komponen fundamnetal dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengdaan barang dan jasa pemrintah memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu). Dalam buk ini disajikan konsep manajemen peng…
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dalam buku ini dijelaskan bagaimana perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan sejak tahun 1969 hingga hari ini. dari banyak regulasi yang diterbitkan, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang menyebabkan tindak pidana korupsi pengadaan barang/jasa tetap merajalela.