Pedoman Pengadaan Barang/Jasa IKN
Tentang Pedoman Penyediaan Infrastruktur dan Pengadaan Barang/Jasa yang Lainnya dengan Kekhususan dalam Rangka Kegiatan Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
Perpres No. 38 Tahun 2015 Permen PPN No. 4 Tahun 2015 Peraturan LKPP No. 29 Tahun 2018 Perka LKPP No. 19 Tahun 2015 Permenkeu No. 260 Tahun 2015 Permendagri No. 96 Tahun 2016 Perpres No. 35 Tahun 2018
Pelaksanaan pembangunan di desa menuntut adanya pengadaan barang/jasa. Secara regulasi dalam rangka pengadaan barang/jasa di desa yang sumber pendanaannya berasal dari APBDesa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota.
Buku Konsolidasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : 1. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peraturan Presiden No.35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3. Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Ata Peraturan P…
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Di tengah perkembangan putusan MK dan beragam ketentuan peraturan perundang-undangan, acapkali tanpa sadar kita abai akan beberapa pasal dalam KUHP yang telah dihapus atau perubahan oleh putusan MK ataupun terdapat pengaturan yang secara khusus berbeda dengan KUHAP.
Lampiran 3 : Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi
Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangar di Tingkat Pusat Buku Tanya Jawab Seputar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Iingkat Pusat memuat pertanyaan dan jawaban sebagai panduan praktis bagi pejabat pementuk eatuan perundang-undangan di tingkat pusat untuk memperoleh pemahaman yang sama agar dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas.