Di tengah perkembangan putusan MK dan beragam ketentuan peraturan perundang-undangan, acapkali tanpa sadar kita abai akan beberapa pasal dalam KUHP yang telah dihapus atau perubahan oleh putusan MK ataupun terdapat pengaturan yang secara khusus berbeda dengan KUHAP.
Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum di suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat.
Apa yang di maksud dengan Korupsi? Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gambang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penja…
Dilengkapi : - PPRI No.58 Tahun 2010 tenteng Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - PPRI No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - UURI No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara - UURI No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masala…