Text

Kajian Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Terkait Proses Bisnis Pengadaan di BUMN: Laporan Akhir

---

Berdasarkan hasil rapat terbatas tanggal 25 Agustus 2022, Presiden menugaskan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (RUU PBJ Publik).

Secara umum, materi muatan dalam RUU PBJ Publik ini meliputi pengutamaan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan jasa publik, penggunaan barang dan jasa publik pelaku usaha pengadaan barang dan jasa publik meliputi perusahaan industri, usaha mikro, usaha kecil dan koperasi, digitalisasi pengadaan meiputi sistem pengadaan, penyelesaian sengketa PBJ, dan peran serta masyarakat terkait pengawasan atas penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam penyususnan kebijakan pengadaan.

---

Availability

Detail Information

Series Title

-

Call Number

658.07 TIM k (LKPP)

Publisher

Jakarta : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah., 2024

Collation

iv+241 hlm.: ilus.; 31x22 cm

Language

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Classification

658.07 TIM k (LKPP)

Content Type

-

Media Type

-

Carrier Type

-

Edition

cet. i

Subject(s)

Kebijakan Publik
Kajian
Pengadaan di BUMN
Rekomendasi

Specific Detail Info

-

Statement of Responsibility

-

Other version/related

File Attachment

Comments

---

You must be logged in to post a comment