Pekerjaan konstruksi memerlukan pengendalian yang memadai, dimulai dari persiapan sampai dengan serah terima. Dalam pengendaliaan pekerjaan konstruksi seringkali ditemukan hal-hal yang diluar perkiraan yang perlu penanganan segera agar pekerjaan tetap sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu buku ini memberikan panduan singkat terhadap pengendalian pekerjaan kontruksi .
Di Indonesia, saat ini penyelesaian sengketa konstruksi didasari dua undang Undang, yaitu UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua undang Undang ini mengenal penyelesaian sengeketa melalui pengadilan umum, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli. Pada saat ini proyek-proyek konstruks…
Kontrak perjanjian merupakan dokumen utama yang harus diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perusahaan kontraktor, konsultan, supplier atau jasa lainnya dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Buku "Mudah Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah", memberi kemudahan bagi para PPK dan penyedia Barang/Jasa untuk memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang kontrak peng…
Buku ini bukan sebagai dasar hukum, namun diharapkan buku ini dapat menjadi arah dalam membuat rancangan (draft) kontrak yang baik dan melaksanakan kontrak dengan baik sehingga menghasilkan barang jasa yang efektif, efisien dan akuntabel.
Persyaratan umum pedoman penyiapan persyaratan khusus formulir penawaran perjanjian kontrak dan perjanjian ajudikasi sengketa
Buku ini mengupas secara jelas dan tuntas teori dan asa perancangan kontrak, kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) secara hukum dan jenis akta sebagai tempat dituangkannya isi kontrak. Pengetahuan yang baik tentang kontak & Memorandum of Understanding (MoU) tentunya dapat mencegah para pihak yang bersangkutan mencantumkan klausul-klausul dalam kontak yang dapat menimbulkan masa…
Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai tahun 2015 telah menyusun materi pelatihan untuk diklat jabatan fungsional pengelola pengadaan barangjasa sebanyak 5 program pelatihan dengan 49 unit kompetensi, meliputi : 1) Kopetensi Umum sebanyak 4 unit kompetensi, 2) Perencanaan Pengadaan Barang Jasa pemerintah sebanyak 10 unit kompetensi, 3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa se…