Buku ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan RUU Tipikor Usul inisiatif Masyarakat kepada semua lapisan masyarakat, praktisi hukum, akademisi, peneliti, LSM maupun aparat penegak hukum. Dalam buku ini juga dilengkapi RUU Tipikor yang telah disusun oleh Pemerintah
buku ini berisi Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional
Buku ini menelisik lebih dalam mengenai materi muatan undang-undang ditinjau dari aspek sejarah konstitusi maupun pandangan para ahli. Buku ini juga memberi solusi untuk mengatasi hipe regulasi.
Apa yang di maksud dengan Korupsi? Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gambang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penja…
Beberapa contoh Negara yang memiliki Kebijakan Pengadaan Publik: Asia - Singapura - Thailand - Vietnam - Filipina - Kamboja - Korea Selatan - Tiongkok - India -Nepal - Israel Eropa - Inggris - Polandia - Bulgaria - Turki - Italia - Irlandia Australia - Selandia Baru Amerika - Trinidad - Amerika Serikat Afrika - Ghana PBB - UNCITRAL
Berisi Tentang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemrintah 1. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 2. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2014 3. Peraturan Kepala LKPP NOmor 3 Tahun 2015
Berisi tentang Peraturan Presiden tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah 1. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 2. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan Perundang-undangan Tentang Hak Karya Intelektual Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Permohonan Pendaftaran dan Pengajuan Banding - Hak Cipta - Paten - Merek - Desain Industri - Rahasia Dagang - Perlindungan Varietas Tanaman - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu