Di Indonesia, saat ini penyelesaian sengketa konstruksi didasari dua undang Undang, yaitu UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua undang Undang ini mengenal penyelesaian sengeketa melalui pengadilan umum, arbitrase, negosiasi, konsiliasi, mediasi dan penilaian ahli. Pada saat ini proyek-proyek konstruks…
Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, demikian kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur sebagai suatu asas, Dengan uraian secara ilmiah oleh penulisnya, para pembaca buku ini dapat dengan mudah memperoleh pengetahuan tentang asa penting ini. Asas Iktikad baik dimaksud, harus terus terjaga dan terpelihara, sejak dari kontrak ditandatangani, saat pelaksanaan kontrak, tim…
Tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Kebijakan Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sampai tahun 2015 telah menyusun materi pelatihan untuk diklat jabatan fungsional pengelola pengadaan barangjasa sebanyak 5 program pelatihan dengan 49 unit kompetensi, meliputi : 1) Kopetensi Umum sebanyak 4 unit kompetensi, 2) Perencanaan Pengadaan Barang Jasa pemerintah sebanyak 10 unit kompetensi, 3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa se…
Dalam sistem hukum di Indonesia, keberadaan arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebenarnya sudah lama dikenal karena semula arbitrase ini diatur dalam ketentuan Pasal 615 Rv. s/d 651 Rv., namun dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diikuti dengan meningkatnya perkembangan perda…